Susi menjelaskan, Pilatus Porter PC-6 memang biasa digunakan untuk pemotretan udara, terutama untuk pembuatan peta. Ini disebabkan pesawat ini memang didesain khusus untuk pemotretan udara. Ada lubangnya untuk mengambil gambar dari pesawat,” ucap Susi. “Pesawat itu melakukan survei, berpindah-pindah untuk melakukan pemotretan udara untuk pemetaan,” ucap Susi.

Pengguna pesawat itu pun bermacam-macam, dan untuk berbagai kepentingan, dari pemerintah hingga industri. “Untuk pemetaan, geologi, juga kelapa sawit,” tuturnya. Sebagai pesawat yang didesain mampu untuk lepas landas dan mendarat di runway pendek, (Short Take-off and Landing), pesawat ini memang terbilang banyak digunakan untuk kepentingan jelajah. Karena itu pesawat jenis ini dianggap cocok untuk medan yang memiliki karakteristik perbukitan dan perhutanan.

Pilatus PC-6 Porter pun tercatat memegang rekor sebagai pesawat yang mampu mendarat di lokasi tertinggi, untuk kategori fixed-wing aircraft. Pesawat bermesin tunggal ini tercatat pernah mendarat di gletser Dhaulagiri, Nepal, yang memiliki ketinggian 18.865 kaki atau 5.750 meter di atas permukaan laut.

Sementara Agus Condro, salah satu terpidana kasus ini yang sudah bebas, mengatakan, tidak masuk akal jika uang itu milik Miranda. Gaji Miranda sebagai Deputi Gubernur BI selama lima tahun tak cukup untuk membeli cek-cek itu. ”Kalau dari penghasilan, tak mungkin, pasti nombok,” ujarnya. Direktur Keuangan PT First Mujur Plantation and Industry Budi Santoso dalam sidang 5 Mei 2011 mengatakan, pada 2004, Direktur Utama PT First Mujur Plantation and Industry Hidayat Lukman bekerja sama dengan Ferry Yen untuk membeli lahan sawit. Namun, karena tidak memiliki dana tunai, PT First Mujur Plantation and Industry mengajukan kredit ke Bank Artha Graha.

Saat dana cair, Ferry minta dana Rp 24 miliar diubah dalam bentuk cek perjalanan pecahan Rp 50 juta. Karena tak menerbitkan cek perjalanan, Bank Artha Graha memesan ke Bank BII. Cek itu lantas diserahkan kepada Ferry. Namun, riwayat cek perjalanan seolah berhenti di sini karena Ferry meninggal pada 2007, sebagaimana disebutkan Budi ketika bersaksi untuk terdakwa Dudhie Makmun Murod pada 12 April 2010. Saya baru tahu cek itu sampai ke anggota DPR saat kasus ini ramai di media,” kata Budi waktu itu. Ferry sempat mencicilnya ke PT First Mujur Plantation and Industry. ”Tetapi, baru Rp 13 miliar, dia meninggal,” ujarnya.

Bagaimana cek itu sampai ke tangan Nunun untuk diserahkan ke anggota DPR, hal itu juga masih misteri. Ketika bersaksi di persidangan, Arie Malangjudo mengaku memberikan cek perjalanan ke anggota DPR atas perintah Nunun. Arie adalah mantan Direktur PT Wahana Esa Sejati yang dimiliki Nunun. Namun, baik Nunun maupun Miranda mengaku tak tahu asal dana untuk membeli cek perjalanan itu. Ketua KPK sebelum Nunun tertangkap, Busyro Muqoddas, secara tidak langsung pernah mengungkapkan keterlibatan pengusaha besar dalam kasus ini. Busyro menyebut, selama di luar negeri, Nunun dilindungi oleh kekuatan besar.

Menurut mantan Ketua PPATK Yunus Husein, KPK harus mencari kemungkinan pihak-pihak yang diuntungkan dengan kebijakan Miranda saat menjabat, termasuk bank-bank bermasalah. KPK juga harus mendalami sejumlah kejanggalan dari keterangan Budi Santoso yang kurang didalami penyidik. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK masih mengembangkan kasus ini. Untuk menelusuri asal cek perjalanan itu, KPK memeriksa pihak Artha Graha dan juga sejumah bos PT First Mujur Plantation and Industry.

Hal itu dikemukakan Margiono dalam acara penyerahan penghargaan Indonesia Print Media 2012 dan Indonesia Inhouse Magazine Awards 2012 di Jambi, Selasa (7/2/2012) malam. Hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pers Bagir Manan dan Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Dahlan Iskan.

Menurut Margiono, sudah begitu banyak ajang pemberian penghargaan bagi kalangan pers. Akan tetapi belum satu pun ajang yang memberi penghargaan bagi perusahaan yang menjalankan standar perusahaan pers dengan baik.

Karena itu, pihaknya berharap ajang ini sudah akan dapat terlaksana tahun depan. “Tahun depan, sudah harus kita umumkan perusahaan yang penuhi standar perusahaan pers di Indonesia,” ujarnya.

Sudahlah membawa pil koplo, kedua siswa itu juga tertangkap tangan mengkonsumsi barang terlarang itu saat jam pelajaran sedang berlangsung. Ia mengatakan, selain kedua siswa itu terdapat dua siswa lainnya yang diduga ikut mengkonsumsi pil koplo yang di bawa oleh Az dan Hs. Untuk kedua siswa lain yang diduga ikut mengkonsumsi pil koplo dikenakan sanksi skorsing selama satu minggu,” katanya.

Sanksi skorsing yang diberikan juga berdasarkan keputusan rapat bersama seluruh dewan guru, dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi siswa lain. Ditambahkannya, pihak sekolah khawatir prilaku kedua siswa yang membawa dan mengkonsumi pil koplo di sekolah akan membawa pengaruh buruk bagi siswa lainnya. Kami juga telah memanggil keempat orang tua para siswa tersebut dan membicarakan masalah ini. Para orang tua siswa itu mengerti dan menerima sanksi yang diberikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan HSU, Hery Priyanto ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah mengetahui dan menerima laporan dari sekolah bersangkutan perihal siswa yang kedapatan membawa dan mengkonsumsi pil koplo. Pihak sekolah sudah melaporkan peristiwanya dan juga tentang sanksi yang diberikan. Kami dari Dinas Pendidikan mendukung langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah,” katanya.

Rikwanto mengatakan, dampak terparah dirasakan kalangan pengusaha di wilayah timur Jakarta. Seluruh armada angkut industri terjebak kemacetan akibat akses tol terputus di KM 31. Akibatnya, pengiriman barang produksi lumpuh total,” ujarnya. Dampak domino (ikutan) dari kejadian itu, kata dia, perjalanan pengguna jalan juga terhambat baik mereka yang hendak bepergian mapun yang pulang ke rumah. Pelaku bisnis jasa seperti travel tak jalan,” katanya.

Rikwanto berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam penetapan UMK Kabupaten Bekasi kembali duduk bersama mendiskusikan jalan keluar masalah itu. Sebaiknya berunding lagi mencari solusi terbaik, jangan seperti ini,” katanya.
sebuah media massa di lokasi melaporkan, sekitar 3.200 petugas keamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Kabupaten dan Polres Metropolitan Bekasi Kota, tak bisa berbuat banyak dalam mengamankan aksi massa.

Satuan Brigade Motor (Brimob) juga diterjunkan tetapi mereka masuk ke massa demonstrasi guna mencegah adanya penyusup yang berpotensi melakukan provokasi. Kami hanya bisa menjaga situasi tetap aman. Saya pesankan kepada pihak-pihak terkait berunding kembali,” kata Rikwanto. Rikwanto menambahkan, pihaknya telah memutuskan menutup tol mulai dari Bintara Bekasi Barat, sampai Karawang. Tetapi tak sedikit kendaraan telah terjebak di ruas tol, terutama di kawasan Cikarang Barat. Truk kontainer milik industri yang terjebak di ruas tol malah dijadikan panggung massa untuk berorasi. Bahkan, massa sempat menggelar shalat Jumat berjamaan di badan jalan tol.

Menurutnya, peristiwa terjadi dimana sopir truk bernama Abdul Rahman (52) membawa kendaraan dalam kecepatan tinggi. Ketika berada di lokasi kejadian, sopir tidak dapat menghentikan lanju kendaraan hingga akhirnya menabrak rumah milik Manaf Tau Pohan,” katanya.

Dia menambahkan, kepala truk hanya menabrak bagian depan rumah berdekatan dengan bengkel hingga ambruk. Dalam peristiwa tidak ada korban jiwa, istri pemilik bernama Anis mengalami luka-luka bagian kepala akibat benturan balok pintu,”katanya.

Dia mengatakan, sopir truk setelah menabrak bagian depan rumah hingga ambruk kabur hanya meninggalkan kendaraan di lokasi kejadian. Truk menabrak rumah warga sekarang telah dibawa petugas ke Unit Laka lantas Polresta Padang,”katanya.

Dia menambahkan, kasus truk pengangkut pasir yang menabrak rumah warga tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Petugas telah meminta keterangan sejumlah saksi, sementara itu sopir truk masih dalam pengejaran,”katanya.

Tempat terpisah, Manaf Tua Pohan, pemilik rumah mengatakan dirinya sedang bekerja di bengkel yang menyatu dengan rumah. Melihat sebuah truk yang berbelok ke arah dirinya, langsung menghindar dengan spontan melompat ke kolam ikan di sebelah bengkel,”katanya.

Menurutnya, dari dalam rumah terdengar suara jeritan sang istri berbarengan dengan rubuhnya pintu akibat hantaman truk. Kepala istrinya mengalami luka akibat terkena benturan balok pintu mengalami luka dan tangan sempat terjepit. “Sedangkan anaknya menjerit karena kaget, namun selamat tanpa cidera,” kata Manaf Tua Pohan.

Dia menambahkan, sopir truk setelah menabrak rumah buru-buru keluar dari mobil dengan menyerahkan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta minta maaf. Sopir takut melihat warga yang mulai berdatangan. Salah-salah warga marah akibat menabrak rumah,” katanya.

Ya kita tahulah, kalau partai lain sudah siap untuk melangkah maju, maka Partai Demokrat juga perlu ambil langkah supaya maju ke depan terus, dan bersama kader Partai Demokrat dan tugas Dewan Pembina adalah menyampaikan kepada Ketua Dewan Pembina hal-hal tersebut,” kata Mallarangeng. Rapat yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB itu dihadiri, antara lain, Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng yang hadir mengendarai sedan Toyota Crown Royal Saloon nomor polisi B 1705 RFS. Kemudian hadir pula Anggota Dewan Pembina yang juga Menteri Urusan Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan dengan mobil dinasnya bernomor polisi RI 21.

Lalu, Sekretaris Dewan Kehormatan yang juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dengan mobilnya bernomor polisi RI 19. Hadir juga Ketua DPR Marzuki Alie selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat dan Anggota Dewan Kehormatan Jero Wacik.Hadir malam itu hanya anggota Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Demokrat. Pertemuan diadakan di dalam rumah SBY di dalam kompleks perumahan Puri Cikeas. Wartawan tidak dibolehkan masuk dan hanya menunggu di pintu kompleks perumahan tersebut.

”Sebagai teman dan senior saya, kebebasan yang sudah diterima Pak Bachtiar tentu menyenangkan saya meskipun katanya masih sementara karena belum ada keputusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA),” ujar Suryadharma yang dikonfirmasi media, Senin (23/1/2012) malam kemarin. Suryadharma berharap, keputusan MA yang akan dikeluarkan nanti bisa sama dengan kebebasan yang saat ini baru dijalani Bachtiar Chamsyah. Harapan saya, putusannya bebas sehingga Pak Bachtiar bisa langsung bebas selamanya,” tambahnya.

Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sejak Minggu (22/1/2012) siang lalu telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Bachtiar disebutkan bebas demi hukum karena masa penahanannya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berakhir. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana membenarkan bahwa Bachtiar Chamsyah telah bebas demi hukum karena masa penahanannya berakhir, sedangkan keputusan kasasinya di MA belum keluar.

Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Demikian disampaikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam rilis yang diterima media pada hari Jumat (20/1/2012).

Demi melaksanakan kewajiban pajak oleh PNS tersebut, Ditjen Pajak mengimbau agar seluruh pejabat dan PNS segera mempersiapkan data pendukung pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011, terutama bukti potong pajak penghasilan yang dikeluarkan bendahara instansi yang bersangkutan. Para bendahara di satuan-satuan kerja pun diharapkan sesegera mungkin memberikan bukti potong pajak penghasilan pejabat atau PNS di lingkungan satuan kerjanya.

Pejabat atau PNS yang belum memiliki NPWP diminta untuk segera mengurus pembuatan NPWP melalui pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya manusia atau kepegawaian. Ditjen Pajak akan berkoordinasi dengan pimpinan satuan kerja di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011. Dalam surat edaran tersebut, dinyatakan bahwa pejabat atau PNS yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

“Kalaupun ditahan, anak tidak boleh masuk dalam ruang tahanan. Ruang pembinaan pun, sebenarnya tidak cukup. Bagi anak sebenarnya adalah lembaga pendidikan. Jadi, konsep penahanan kasus anak sebenarnya bukan pemenjaraan, akan tetapi pendidikan. Oleh karena itu, di lembaga pemasyarakatan bagi anak kita didirikan sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA,” kata Denny.

Kementerian Hukum dan HAM saat ini memprioritaskan revisi UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya, agar UU yang baru itu dapat memenuhi kebutuhan persoalan anak-anak, yang memang kasusnya semakin meningkat sekarang ini.

“Proses peradilan anak sebenarnya dimulai dari penyidikan di kepolisian. Selanjutnya, dakwaan di kejaksaan. Bukan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kalaupun nantinya masuk ke kami (Lembaga Pemasyarakatan/LP), kami usahakan bukan LP atau pun rumah tahanan (rutan) anak, akan tetapi Lembaga Pembinaan Khusus bagi Anak (LPKA) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Arahnya bukan pemidanan, tetapi pendidikan dan pembinaan,” tambah Denny.

Presiden, tambah denny, sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keadilan Bagi Semua, yang isinya agar terhadap kelompok lemah seperti anak, manula dan orang cacat, penerapan hukum dilakukan pendekatan yang bukan pemidanaan. Apalagi jika ancaman hukumannya rendah. “Khusus untuk anak pendekatannya adalah lebih edukatif, mendidik mereka kembali ke jalan yang benar,” katanya.

Mahkumjapol

Lebih jauh tentang LPKA dan LPAS, Denny mengatakan hal itu diatur dalam revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang saat ini masih dibicarakan bersama DPR. “Tentunya, kita menunggu UU itu ditetapkan dan lembaganya diwujudkan, setelah ada UU. Namun, sambil menunggu proses UU tersebut, forum komunikasi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, kejaksaan, serta polisi (Mahkumjapol) akan lebih berkoordinasi secara intens terkait kasus-kasus hukum.

Misalnya, kasus AAL yang dituduh mencuri sandal, pun ikut dibicarakan dalam forum itu. Denny mengingatkan Mahkumjapol, bukan seperti Mahkejapol di era Orde Baru yang melakukan intervensi kasus hukum. Denny berharap forum Mahkumjapol tetap dapat berjalan, sambil menunggu selesainya revisi UU Nomor 3 Tahun 1997. Forum itu bisa menjadi jalan keluar, untuk penyelesaian masalah-masalah terkait anak dan juga kasus lainnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, tak mudah membersihkan polisi dan jaksa. Contoh keberhasilan Independent Commision Against Corruption (ICAC), yang merupakan lembaga antikorupsi di Hongkong, tak serta merta bisa diterapkan di Indonesia. Bambang menyebut, sumber daya yang terbatas di KPK sebagai salah satu kendalanya.

Dia mencontohkan, banyak sekali rekening tak wajar milik anggota Polri yang dilaporkan ke KPK oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, kalau semuanya ditangani oleh penyidik-penyidik KPK, kasus-kasus korupsi lain menurut Bambang bisa terlewatkan. Kami maunya ingin menyentuh sistemnya karena ada konteks politik dan sosial yang harus dihitung,” kata Bambang di Jakarta, Minggu kemarin.

Bambang mengatakan, karena ingin memperbaiki sistem di kepolisian dan kejaksaan, dalam waktu dekat pimpinan KPK akan bertemu dengan pimpinan kedua lembaga penegak hukum tersebut. Bambang mengungkapkan, dalam pertemuan itu nantinya akan dibicarakan apa saja temuan KPK terhadap korupsi dan modus di kepolisian dan kejaksaan.

Selain bicara apa hasil temuan KPK, kami juga bicarakan persoalan koordinasi dan supervisi dengan polisi dan jaksa, ke depannya mau seperti apa. Makanya, beri kami waktu satu atau dua tahun paling lambat. Kalau masih ada (korupsi di polisi dan jaksa) baru kritik kami lagi, kata Bambang.

Presidium Nasional Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Sumatera Utara Tajruddin Hasibuan mengatakan, dua nelayan yang berasal dari Langkat dikembalikan dari Malaysia dengan alasan di bawah umur. Keduanya berumur 19 tahun. Sementara enam nelayan lainnya yang berada dalam satu kapal masih ditahan di Malaysia. Nahkoda kapal Adi Syahputra divonis 5 bulan penjara, sedangkan lima yang lain divonis empat bulan penjara,” tutur Tajruddin.

Mereka dituduh melanggar perbatasan Indonesia-Malaysia dan melakukan pencurian ikan. Para nelayan itu berasal dari Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Mereka ditangkap kapal patroli keamanan Malaysia pada 14 Oktober lalu. “Padahal tak terbukti mereka melanggar perbatasan dan melakukan pencurian ikan,” tutur Tajruddin.

Menurut Tajruddin, Mahkamah Malaysia sempat mengembalikan berkas perkara para nelayan karena tidak ada bukti mereka melakukan pencurian ikan. Belakangan, kata Tajruddin, petugas keamanan Malaysia meminta Adi memeragakan memancing di sebuah tempat lalu difoto. Foto itu kemudian menjadi bukti di pengadilan bahwa mereka melakukan pencurian ikan, sehingga Adi kemudian masuk penjara,” tutur Tajruddin.